Perlindungan Kekayaan Intelektual Menjadi Harapan Menkumham Dalam Membahas RUU Paten

Jakarta - Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Paten, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa masyarakat yang berkarya di bidang penelitian dan pengembangan bisa mencapai hasil yang maksimal jika didukung dengan landasan hukum karena merupakan harapan bagi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

“Penting untuk memberikan landasan dan kebijakan hukum bagi teman-teman terutama di penelitian dan pengembangan. Temuan-temuan bisa lebih maksimal dan memberi kepastian hukum terhadap hasil yang dicapai dalam rangka mendapatkan paten, ” ucap Supratman, di gedung DPR, Selasa (27/8/2024).

Baca juga: Pegawai Lapas Terbuka Nusakambangan Ikuti Ibadah Natal di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

Untuk menuntaskan pembahasan RUU Paten, Pemerintah yang diwakili Kemenkumham bersama Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Dikbud Ristek telah melalui sejumlah tahap pembahasan bersama DPR RI. 

Hari ini, pemerintah baru saja menyelesaikan rapat bersama tim Pansus DPR RI tentang RUU Paten. Menkumham mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dari tim Pansus DPR RI. Ia mengaku pemerintah akan segera menyelesaikan pembahasan DIM tersebut.

Baca juga: Kabapas Nusakambangan Ingatkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk Menjalin Kerja Sama dengan Pokmas Lipas

“Teman-teman pansus telah menyerahkan DIM kepada pemerintah. Kami akan segera membahas DIM, terutama yang terkait substansi, yakni kurang lebih 53 DIM. Itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat, ” ujarnya.

Ia pun berharap RUU Paten bisa disahkan sebagai Undang-Undang sebelum penutupan masa persidangan.

Baca juga: Tinjau Lokasi, Tim Hypernet Indodata beserta Dirtikers Kunjungi Lapas Karanganyar

Adapun inisiasi RUU Paten dilatarbelakangi perkembangan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dan signifikan sebagai akibat berkembang pesatnya teknologi di segala sektor. Selain itu, adanya perkembangan hukum nasional dan internasional dalam pelaksanaan sistem paten perlu diimbangi dengan regulasi yang harmonis sehingga pelaksanaan sistem paten dapat berjalan secara efektif dan efisien.

RUU Paten sejatinya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. RUU ini kemudian kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dengan nomor urut 37 sebagai RUU inisiatif Pemerintah.

Baca juga: Bantu Investigasi Kelangkaan LPG Subsidi, LPK RI Kalteng Bentuk Satgas